Dok AMP KK Yogyakarta

kata mati banyak sudah  biasa di ucapkan oleh siapapun dalam pergaulan sehari-hari entah itu dalam keadaan bercanda maupun  tidak sengaja,dan  secara spontan selalu di ucapkan, namun kata ini sangat memiliki makna "mati banyak" atau orang papua meninggal banyak dari tahun 1960 an hingga tahun 2013 terhitung ribuan kasus pembunuhan ,pemerkosaan,pembantaiyan,penangkapan tarhadap rakyat papua tanpa ada salah yang jelas dan sampai saat ini pembunuhan yang dilakukan oleh Negara indonesia lewat sistym pemerintahan,yangt nyatanya demokrasina namun secara jelas kita melihat bahwa pembungkaman pembunuhan masih terus meningkat dan sampai pada saat ini pembunuhan masih banyak yang belum di selesaikan walaupun banyak lembaga-lembaga baik yang ada di papua,indonesia,dan pada umumnya di dunia internasional dalam hal ini yang membicarakan tentang HAM (Hak Asasi Manusia)
Salah satuh contoh kita bisa lihat bersama walaupun komnas HAM buatan indonesia  telah di bentuk beberapa tahun lalu  namun sampai saat ini satupun  pelanggaran HAM di papua belum juga ada terungkap pelaku dan penyelesaian.
 "Mati banyak" ini pun masih terjadi, Ini supaya tidak berkelanjutan indonesia segera memberikan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat papua. (p.y)

Foto Mama yang jualan diterik panas matahari.Kiriman via Multimedia

Yogyakarta-Suara Dari Hati Ada seorang Mama Papua berinisial Y.N 51 Tahun dan M.M 50 Tahun Dari Nabire-Papua  melalui via SMS dan via Telpon kepada Suara Dari Hati 18/05/2013 mengatakan bahwa kami sangat susah dalam berjualan hasil dari kebun kami,seperti ubi,sayur-sayuran,Keladi,dan lain-lain karna tempat kami mau berjualan atau jual beli kami sudah tidak punya tempat yang layak,semua telah dirampas oleh orang pendatang (Orang Jawa,Bugis,Sunda dan lain-lain yang pada umumnya dari Luar Papua)

Foto Mama yang jualan diterik panas matahari.Kiriman via Multimedia

Tempat yang kami berjualan sekarang orang pendatang membangun los-los dan Bangunan lainnyan  untuk menjual barang-barang dagang milik mereka,seperti garam minyak dan barang kios Dan Barang Elektronik  lainnya yang didatangkan semua dari jawa,Sehingga kami mama mama yang selalau berjuala demi membiayai anak-anak kami yang sedang kuliah dimana pun dan melanjutka kehidupan sehari-hari

Lanjut dari seorang Mama Ya Walaupun Pemerintah Kab nabire ini, Telah mendirikan beberapa pasar seperti Pasar Kali Bobo,Pasar Karang.Pasar,Pasar Oyehe,dan beberapa pasar lainnya  kami selalu berjuang untuk Jualan kami beralas diatas  Karung bekas dan Karton bekas,Sinar panas-matahari dan hujan yang selalu kami terima Sehingga badan kami terasa sakit dan semakin cepat Tua,

Kami berharap kepada Pemerinta Nabire tolong Membangun Pasar Bagi kami Mama-mama Papua yang asli daera dan pisahkan kami dari pasar moderen ,agar  dapat  berjualan ditempat yang layak sehingga kami dapat bersaing di dunia pasar seperti Kabupaten lainnya. (Peuumabipai)

Sumber via sms dan Telepon 

Kantor Fre West Papua

JAYAPURA –SUARA DARI HATI, Untuk mengampanyekan perjuangan Papua Merdeka di seluruh dunia yang sejak lama dilakukan pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Tanah Papua,  selain di Oxford Inggris, kantor OPM juga akan dibuka di Jakarta.

Ketua KSU Baliem Arabica

WAMENA – Koperasi serba usaha (KSU) Baliem Arabica menolak upaya pembibitan dan pengembangan kopi jenis baru di kabupaten Jayawijaya dan seluruh wilayah Pegunungan Tengah Papua. Karena dengan adanya kopi jenis baru tersebut dikhawatirkan akan merusak kualitas dan cita rasa kopi yang sudah ada.

James P. McGovern, anggota Kongres AS (flickr.com)

Jayapura, 16/05 (Jubi) – Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua.

Kongres AS, terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, merasa perlu membahas situasi HAM di Indonesia belakangan ini. Anggota Kongres akan menyelenggarakan sidang dengar pendapat (hearing) publik, untuk meninjau situasi hak asasi manusia di Indonesia dan kebijakan luar negeri AS berkaitan dengan pemilihan presiden dan parlemen di Indonesia pada tahun 2014. Hearing ini, sebagaimana rilis Komisi HAM Kongres AS yang diterima Jubi (16/05) akan diselenggarakan pada Hari Kamis, 23 Mei 2013 di Washington.

James P. McGovern, anggota Kongres AS, dalam rilis Komisi HAM Kongres AS tersebut mengatakan sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar, termasuk desentralisasi signifikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan berkurangnya peran militer dalam urusan dalam negeri dan keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia umumnya telah meningkat, termasuk di daerah dengan sejarah gerakan separatis seperti Aceh. Organisasi non-pemerintah juga telah berkembang, dan banyak orang Indonesia sekarang melihat demokrasi sebagai bagian dari identitas nasional mereka.


Meskipun demikian, situasi hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan lebih banyak kemajuan.
“Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua. Laporan tentang praktek HAM di Indonesia selama tahun 2012 menunjukkan adanya kasus pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan antara Juli 2011 dan Juni 2012 dan pembatasan kebebasan berekspresi, masih terjadi di Papua.” kata anggota Kongres AS ini.

John Sifton (Direktur Advokasi Asia, Human Rights Watch), T. Kumar (Direktur Advokasi Internasional, Amnesty International USA) Sri Suparyati (Wakil Koordinator KontraS) dan Octovianus Mote (Universitas Yale Law School Fellow) akan memberikan kesaksian dalam hearing ini.

Hearing yang terbuka untuk umum ini, juga akan membahas isu intoleransi agama yang terwujud dalam intimidasi dan kekerasan terhadap beberapa kelompok agama, seperti Komunitas Ahmadiyah dan masyarakat Kristen di Jawa Barat. (Jubi/Victor Mambor)

Pendeta Socrates Sofyan Yoman di kantornya.(akrockefeller.com)

"Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?" kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. "Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB."

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. "Di Aceh saja saya butuh dua tahun," ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. "Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka," Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. "Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus," katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. "Saya hanya penyambung lidah umat."

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, "Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka."

sumber: Facebook