GERAKAN MASYARAKAT PEDULI RAKYAT (GEMPAR)
SEGERA BERTANGUNG JAWAB ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK ALIANSI MAHASISWA ( AMP )
Belum lama ini
diakhir tahun 2013 tepatnya Pada tanggal
19 desember puluhan Mahasiswa Papua, yang menimba ilmu di pulau Jawa Tenggah
yaitu Yogyakarta Semarang ,Sala tiga dan Solo yang tergabung dalam
aksi AMP Aliansi Mahasiswa Papua yang pada saat itu di puaksat kan di Solo.
Dengan Bertepatan dengan hari TRIKORA ,dimana Bangsa
Papua Barat telah merdeka dan
berdeulat,serta bendara papua barat atau`
bendera bintang kejora dikibarkan selama
18 hari terhitung di seluruh tanah
papua,mulai pada tanggal 1 desember 1961 hingga
tanggal 18 desember tahun 1961
dan selanjutnya pada tanggal 19 desember tahun 1961 Ir.seokarno seagai panglima
tertinggi pada saat itu mengkumandangkan Trikomando Rakyat di Alun-alun utara yang berbunyi
1.Bubarkan
Negara boneka buatan belanda
2.Kibarkan
bendera sang merah putih di seluruh tanah papua
3.Segara
mobilisasi besar-besaran TNI dan Polri
di seluruh tanah papua
Tragedi ini yang disebut TRIKORA
yang menurut kami sebagai bangsa papua adalah awal mula pembunuhan,pembantaian besar-bearan,dan pelanggaran HAM besar-besaran di seluruh tanah Papua
Maka kami mahasisawa
papua (AMP) menuntut Indonesia segera
bertanggung jawab dan juga Indonesia segera memberikan Hak menentukan nasib
sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua ,karena kami sadar bahwa
dengan kemerdekaan penuh pembunuhan dan kekerarasan lainya akan berhenti secara otomatis karena kami akan hidup damai di atas tanah kami tanah
yang penuh dengan susu dan madu.
Disela-sela Aksi AMP yang
berjalan aman tiba-tiba ,GEMPAR yang mengatas nama kan gerakan masyarakat peduli rakyat solo
ini menghalangi aksi AMP,namun dalam durasi waktu yang begitu singkat
masa aksi antara AMP dan GEMPAR saling berhadapan,
penyampaian aspirasi dalam bentuk orasi politik
pun terus di lakukan baik dari masa
aksi AMP dan dari masa Gempar kemudian karna situasi yang sangat dan semakin memanas negosiasi pun di lakukan oleh
perwakilan AMP atas nama Jefri wenda namun masa aksi dari gempar menirima aksi AMP kalalu
masa aksi dari AMP memegang bendra merah putih (bendera indonesia) sambil berosari
menyampaikan pendapat.namun masa aksi AMP membubarkan diri dikarenakan masa aksi dari
gempar berusaha memprovokasi aksi yang nyaris bentrok
Kemudian seiring
berjalan nya waktu GEMPAR yang di
peralat dari badan intelijen menutup ruang demokrasi di solo ini jelas bahwa
masa aksi AMP di pukul mundur , dan beberapa upaya yang di lakukan dengan
menjatukan nama baik AMP dan mahasiswa yang sedang kuliah di kota
solo di teror dan intimidasi pun terus trejajadi sampai di kampus pun terus berlanjut hingga kini .
Kami
kesal dengan sikap organisasi Gempar
atau organisasi jadi-jadian ini karena di setiap surat atau selebaran yang di
sebarkan dijalan jalan,dan tempel di sepanjang didinding tembok baik di Yogyakarta dan solo serta daerah
sekitarnya bankan ada utusan memasuki tempat
asrama mahasiwa baliem yogyakarta ,hal ini kami
mahasisawa
papua (AMP) menilai sangat tidak memamanusiawi kami mengangap bahwa ini pencemaran nama baik AMP dan pada khususnya mahasiswa papua yang
sebagai manusia ciptaan tuhan, di mata
tuhan semua sama tidak ada yang kurang
atau pun lebih.
Pada pertengaan
bulan januari 2014 AMP talah berusaaha
untuk memdudukan soal ini lewat beberapa surat yang disampaikan ke KAPOLEKTA surakatra untuk
AUDENISI namun dalam hal ini kapolsekta kota
Surakarta gagal dan tidak menghadirkan pihak dari Gempar untuk mencari jalan tenggah,namun beberapa upaya yang di lakukan oleh gempar
ini semakin meningkat untuk menjatuhan nama baik mahasiswa papua di solo dan Yogyakarta
serta daerah sekitarnya
PERNYATAAN SIKAP
1. Kami mahasisawa papua (AMP)menutut kepada GEMPAR agar
segera menemui kami dalam waktu dekat untuk memita maaf ,karena telah mencoreng nama
baik
2 .Kami akan mahasisawa
papua (AMP) selalu bersuara demi hak-hak kami tanpa melihat sikap Gempar
atau pun ornganisasi lainnya sampai titik darah penghabisan
3. Kami mahasisawa papua (AMP) bukan melawan organisasi Indonesia manapun
tapi kami melawan sistim Negara indonesia yang menganut kapitalis,kolonialis
dan imprealis yang selama ini membinasakan orang papua.
4. Kami mahasisawa
papua (AMP) akan berjuang untuk menuntut kepada Negara berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai
solusi demokrasi bagi kami orang bangsa
papua
Kami Aliasi
Mahasiswa Papua tidak akan pernah mundur
dari situasi sekarang,hal ini hanya membagkitkan semangat kami untuk bejuang
hingga titik darah penghabisan PAPUA MERDEKA.
Yogyakarta
11 Februari 2014
Posted in:
AKSI
| Selasa, 11 Februari 2014
 |
| Beberapa elemen yang tergabung dalam Solidariotas Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, saat jumpa pers di Abepura (Jubi/Eveerth) |
Jayapura — Solidaritas Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) di Papua, menyatakan aksi Senin, t 13 Mei 2013 adalah murni
menuntut keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi
di bumi Cenderawasih. Namun aksi ini dilarang oleh aparat Kepolisian.
Seperti diketahui sebelumnya, Aksi Peringatan 1 Mei 2013 yang oleh
Rakyat Papua dikenang sebagai Hari Peringatan 50 Tahun Aneksasi Wilayah
Papua Barat (New Guinea) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), sempat diperingati secara berbeda di beberapa tempat.
Namun dalam aksi-aksi peringatan itu, pihak aparat keamanan Indonesia
(TNI/Polisi) telah melakukan rangkaian tindakan represif dan brutal
terhadap setiap aksi yang dilakukan di beberapa daerah seperti, Sorong,
Fak-fak, Biak, Nabire dan Timika.
“Pihak keamanan RI seolah berpegang teguh pada landasan klasik yang
terus menjadi kontroversi hingga saat ini bahwa pada 1 Mei 1963 silam,
Papua telah bergabung kembali ke dalam pangkuan Ibu pertiwi. Karena itu,
otoritas wilayah NKRI mutlak harga mati dan tidak bisa diganggu gugat,”
ujar Wim Rocky Medlama, selaku Juru Bicara KNPB, di Abepura,
Rabu(15/5).
Dijelaskan, pada malam menjelang peringatan hari Aneksasi 1 Mei 2013 di
Sorong misalnya, sempat terjadi peristiwa tragis yang memakam korban.
Dimana pihak keamanan Indonesia (gabungan Polisi/TNI) pada Jumat malam,
30 April 2013, telah melakukan penyerangan membabi buta terhadap warga
Papua di sebuah kompleks di Aimas Sorong.
“Dalam aksi penyerangan itu, sejumlah warga mengalami luka-luka,
termasuk dua orang Papua berusia muda tewas di tempat kejadian. Mereka
adalah Abner Malagawa (20 thn) dan Thomas Blesia (28 thn) yang tewas
akibat timah panas yang menerjang tubuh mereka,” jelasnya.
Sedangkan seorang perempuan bernama Salomina Klaibin (37 thn) yang juga
tertembus peluru, akhirnya meninggal dunia setelah sempat kritis saat
menjalani operasi mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya pada
salah satu rumah sakit di Sorong.
“Menanggapi tindakan represif aparat keamanan Indonesia di berbagai
wilayah Papua pada peringatan 1 Mei 2013, terlebih peristiwa tragis di
Aimas Sorong, sejumlah aktivis Papua di Jayapura yang terdiri dari para
pemuda dan mahasiswa lalu melakukan pertemuan koordinasi secara
berturut-turut di beberapa tempat di sekitar Abepura. Pertemuan
koorrdinasi kemudian lebih dititik beratkan pada upaya menanggapi
peristiwa berdarah yang terjadi di Aimas Sorong,” paparnya.
Dari sekian pertemuan yang dihadiri para aktivis yang berasal dari
sejumlah organ gerakan dan organisasi mahasiswa, dihasilkan kesepakatan
agar perlu menyikapi tindakan represif aparat keamanan Indonesia atas
rakyat Papua di Sorong dan beberapa daerah lain melalui aksi solidaritas
peduli HAM.
“Aksi solidaritas dimaksud rencananya dilakukan dalam bentuk pemberian
pernyaatan pers bersama dengan mengundang wartawan kemudian nantinya
akan dilanjutkan dengan aksi protes bersama (demonstrasi massa) ke
kantor MRP, DPRP atau ke Kantor Gubernur Papua,” katanya.
Setelah melewati berbagai tahapan koordinasi, katanya, guna memuluskan
rencana aksi demo pada Senin 13 Mei 2013, tim solidaritas aksi lalu
membuat surat pemberitahuan rencana aksi yang ditujukan kepada pihak
Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Kepolisian Resort Kota Jayapura.
Surat itu kemudian dimasukan pada Jumat 10 Mei.
Dalam surat yang dimasukan ke pihak kepolisian itu, di dalamnya tertera
beberapa nama penanggung jawab aksi seperti; Yason Ngelia dan Septi
Maidodga selaku perwakilan BEM-MPM Uncen, Bovit Bofra selaku ketua
Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P), Victor Yeimo sebagai ketua
Komite Nasional Papua Barat/KNPB) dan Marthen Manggaprouw dari
perwakilan West Papua National Autority (WPNA).
Kemudian, pada sore harinya dilanjutkan dengan pertemuan koordinasi
lanjutan antara para aktivis yang tergabung dalam rencana aksi
solidaritas.
Satu hari selepas surat pemberitahuan pelaksaan aksi dimasukan, pihak
Polda Papua melalui staf bidang Intelijen dan keamanan (Intelkam) lalu
menghubungi via phone dan meminta perwakilan penanggung jawab aksi untuk
dapat bertemu direktur Intelkam Polda perihal aksi yang bakal digelar.
Bovit Bofra dan Yason Ngelia selaku perwakilan penanggung jawab aksi
lalu memenuhi panggilan Markas Polda Papua yang berada di jantung Kota
Jayapura, Sabtu 11 Mei, jam 09 pagi. Mereka bertemu direktur Bidang
Intelkam Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki.
Dalam pertemuan kecil yang berlangsung cukup alot dan tegang di ruang
Direktur Intelkam Polda, Kombes Yakobus Marzuki meminta mereka
mengklarifikasi rencana aksi yang bakal digelar.
“Selain mempersoalkan keabsahan organ-organ yang tergabung dalam aksi
solidaritas karena keberadaanya tidak terdaftar di Badan Kesbangpol.
Pihak Polda juga mempersoalkan surat pemberitahuan rencana aksi yang
dianggap terlalu mempolitisasi keadaan karena berpotensi mengganggu
ketenteraman masyarakat (kantibmas),” ucapnya.
Sebab dalam isi surat pemberitahuan rencana aksi yang ditujukan ke Polda
Papua dan Polresta Jayapura itu disebutkan bahwa kasus penyerbuaan yang
dilakukan pihak aparat gabungan TNI-Polisi di Aimas Sorong sebagai
sebuah “tragedi kemanusiaan” karena menyebabkan rakyat sipil Papua
menjadi korban.
Istilah “tragedi’ dalam isi surat itu menurut direktur Intelkam Polda
Kombes Yakobus Marzuki) sangat tidak mendasar dan tidak bisa diterima.
Sebaliknya, menurut dia, aksi yang dilakukan oleh aparat keamanan itu
sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Menurut dia, kelompok yang menjadi sasaran penyergapan di Aimas Sorong
itu terindikasi kuat bakal membahayakan stabilitas keamanan Negara
Indonesia lewat peringatan 1 Mei 2013. Setelah menyampaikan statemen
demikian, Direktur Intelkam Polda Papua kemudian mengeluarkan selembar
surat penolakan pelaksanaan aksi yang berlangsung pada Senin 13 Mei
2013.
Cuma saja, dalam isi surat penolakan itu hanya disebutkan nama Victor
Yeimo selaku ketua KNPB yang menjadi penanggung jawab aksi. Padahal
sesuai surat pemberitahuan aksi sebelumnya, jelas tercamtum beberapa
nama penanggung jawab aksi yang mewakili organisasi mereka
masing-masing.
Selain itu, Direktur Intelkam juga menegaskan sikap Gubernur Papua Lukas
Enembe, yang mengatakan bahwa aksi-aksi demonstrasi hanya akan
menghambat proses pembangunan di Papua. Menanggapi peryataan itu, Bovit
dan Yason lalu mengklarifikasi isi surat penolakan dari Polda Papua itu
dan maksud rencana aksi yang hendak dilakukan. Namun tetap terjadi tawar
menawar dengan berbagai argumentasi selama kurang lebih 20 menit.
Karena tidak ada kesepakatan bersama, akhirnya Bovit Bofra dan Yason
Ngelia dengan terpaksa menegaskan komitmen mereka bahwa sesuai
kesepakatan, aksi tetap akan dilakukan pada Senin 13 Mei 2013.
Namun, Direktur Intelkam juga menanggapi dengan menegaskan bahwa
pihaknya (Polda Papua) tetap tidak mengijinkan dan menghendaki aksi itu
dilakukan. Bila aksi tetap dipaksakan, para penanggung jawab aksi
beserta massa yang terlibat siap menghadapi segala resiko yang terjadi,
termasuk konsekuensi hukumnya. (Jubi/Eveerth)
Sumber : www.tabloidjubi.com
Saya atas nama pribadi dan mewakili senioritas mahasiswa/i paniai daerah istimewah yogyakarta dengan tegas mengatakan bahwa kami tidak perna mengikuti tergabung dalam aksi demo di Makamah Konstitusi jakarta yang menuntut Menolak Gugatan Pilkada di Papua dan Segerah Melantik Kandidat Terpilih Sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ”
dan kepada kawan-kawan yang taunya hanya mengatas namakan kami mohon untuk tidak terulang lagi.
kalau kawan-kawan mau demo hanya untuk kepentingan person,perut sendiri dan atau menjadi kaki tangan dari negara ini pakailah wadah atau organisasi yang merangkul masa dengan jelas,jangan mengatas namakan secarab umum karana kami tidak pernah menggikuti hal demikian .terimah kasih.
kalau kawan-kawan mau demo hanya untuk kepentingan person,perut sendiri dan atau menjadi kaki tangan dari negara ini pakailah wadah atau organisasi yang merangkul masa dengan jelas,jangan mengatas namakan secarab umum karana kami tidak pernah menggikuti hal demikian .terimah kasih.
Posted in:
AKSI,
tulisan pribadi
| Jumat, 22 Februari 2013