Latest Stories

Subscription

You can subscribe to Red Carpet by e-mail address to receive news and updates directly in your inbox. Simply enter your e-mail below and click Sign Up!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


News

News


Foto Mama yang jualan diterik panas matahari.Kiriman via Multimedia
Yogyakarta-Suara Dari Hati Ada seorang Mama Papua berinisial Y.N 51 Tahun dan M.M 50 Tahun Dari Nabire-Papua  melalui via SMS dan via Telpon kepada Suara Dari Hati 18/05/2013 mengatakan bahwa kami sangat susah dalam berjualan hasil dari kebun kami,seperti ubi,sayur-sayuran,Keladi,dan lain-lain karna tempat kami mau berjualan atau jual beli kami sudah tidak punya tempat yang layak,semua telah dirampas oleh orang pendatang (Orang Jawa,Bugis,Sunda dan lain-lain yang pada umumnya dari Luar Papua)

Foto Mama yang jualan diterik panas matahari.Kiriman via Multimedia
Tempat yang kami berjualan sekarang orang pendatang membangun los-los dan Bangunan lainnyan  untuk menjual barang-barang dagang milik mereka,seperti garam minyak dan barang kios Dan Barang Elektronik  lainnya yang didatangkan semua dari jawa,Sehingga kami mama mama yang selalau berjuala demi membiayai anak-anak kami yang sedang kuliah dimana pun dan melanjutka kehidupan sehari-hari

Lanjut dari seorang Mama Ya Walaupun Pemerintah Kab nabire ini, Telah mendirikan beberapa pasar seperti Pasar Kali Bobo,Pasar Karang.Pasar,Pasar Oyehe,dan beberapa pasar lainnya  kami selalu berjuang untuk Jualan kami beralas diatas  Karung bekas dan Karton bekas,Sinar panas-matahari dan hujan yang selalu kami terima Sehingga badan kami terasa sakit dan semakin cepat Tua,

Kami berharap kepada Pemerinta Nabire tolong Membangun Pasar Bagi kami Mama-mama Papua yang asli daera dan pisahkan kami dari pasar moderen ,agar  dapat  berjualan ditempat yang layak sehingga kami dapat bersaing di dunia pasar seperti Kabupaten lainnya. (Peuumabipai)

Sumber via sms dan Telepon 


Posted in: | Sabtu, 18 Mei 2013
Kantor Fre West Papua
JAYAPURA –SUARA DARI HATI, Untuk mengampanyekan perjuangan Papua Merdeka di seluruh dunia yang sejak lama dilakukan pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Tanah Papua,  selain di Oxford Inggris, kantor OPM juga akan dibuka di Jakarta.
Hal ini dikemukakan juru bicara Forum Rekonsiliasi Nasional Para Pejuang Republik Papua Barat, Saul J Bomay, didampingi Sem Yeru, eks Tapol/Napol saat ditemui wartawan di Jayapura Kamis (16/5). Sesuai inisiatif   tokoh pejuang OPM, Beny Wenda yang telah membuka Kantor OPM di Oxford, kata Saul, maka pejuang yang ada di Indonesia juga akan memperjuangkan membuka kantor OPM di Jakarta.
“Dengan berdirinya kantor OPM di Jakarta nanti, pemerintah Indonesia lebih leluasa bertanya  kepada orang Papua, mengenai  you mau merdeka atau  tetap bergabung NKRI, sehingga itu benar-benar  ada tanggungjawab terhadap masa depan orang Papua,” ucapnya.
Hal yang sama juga diutarakan Sem Yeru bahwa pihaknya dari Tapol/Napol menganggap penting  pembukan Kantor  OPM di Jakarta, agar  Indonesia dan Papua  lebih  rutin menjalin kerjasama di segala aspek pembangunan, politik, ekonomi, termasuk  kasus  dugaan pelanggaran HAM khususnya di
Papua  dengan masyarakat internasional secara  berkala.
Dilanjutkannya, Jakarta harus menyampaikan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat  Internasional terkait kasus dugaan pelanggaran HAM khususnya di Papua tanpa  menutup-nutupinya.
Untuk itulah dalam waktu dekat, pihaknya akan bertolak menuju Jakarta guna meminta  restu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar  sesegera mungkin  untuk membuka  kantor perwakilan diplomat OPM di Jakarta.
Agenda utama yang akan dilakukan  setelah  dibukanya  Kantor  OPM di Jakarta, menggelar  Konferensi Tingkat  Tinggi (KTT) dengan melibatkan semua  pihak    yang mempunyai  kaitan sejarah dengan Papua meliputi,  PBB, Belanda, Amerika, Inggris untuk menyelesaikan dan memberikan hak kedaulatan kepada rakyat Papua Barat. [MER]
Posted in: |
Ketua KSU Baliem Arabica
WAMENA – Koperasi serba usaha (KSU) Baliem Arabica menolak upaya pembibitan dan pengembangan kopi jenis baru di kabupaten Jayawijaya dan seluruh wilayah Pegunungan Tengah Papua. Karena dengan adanya kopi jenis baru tersebut dikhawatirkan akan merusak kualitas dan cita rasa kopi yang sudah ada.

“Demi menjaga kekhususan kualitas kopi Baliem, kami dengan tegas menolak upaya pengembangan kopi jenis baru yang dilakukan dinas perkebunan dan tanaman pangan kabupaten Jayawijaya,” tegas Ketua KSU Baliem Arabica, Selion Karoba  kepada Harian Pagi Papua, kemarin.
Dikatakannya, demi menjaga kekhususan kopi Baliem Arabica diharapkan kopi yang sudah ada terus dikembangkan, guna menghindari kopi jenis baru yang tidak jelas status pasarannya.
Menurutnya, saat ini jenis kopi yang ada di kabupaten Jayawijaya dan wilayah Pegunungan Tengah pada umumnya diantaranya yaitu, jenis S 795, S 288 dan jenis arabica liniers.
Lanjutnya, tidak semua jenis kopi cocok di Jayawijaya dan tidak semua kopi mempunyai aroma yang sama. Jenis-jenis kopi tersebut adalah yang cocok di ketinggian 1500 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Hal tersebut yang membuat kopi Baliem unik dibandingkan kopi lain.
“Misalnya betul kopi yang dikembangkan itu kopi bunga atau kopi aten akan menghancurkan kopi yang ada. Karena kopi itu ketika dulu dikembangkan di Aceh, membuat ekspornya menurun dan ketika dievaluasi ternyata penyebabnya adalah kopi Aceh itu,” ungkapnya.
Dijelaskannya, kopi Aceh adalah beberapa jenis varietas kopi yang digabung dan dikembangkan. Kopi Aten (kopi Aceh) lanjutnya, hanya berusia 5 tahun dan dalam pengembangannya harus menggunakan pupuk.
“Jangan sampai ada kopi seperti itu yang tidak cocok lalu dipaksanakan untuk dikembangkan di Wamena, akibatnya akan merusak kopi yang ada. Dinas harus menjelaskan hal ini,” ujarnya. Yang saat ini memiliki pasar ekspor adalah  KSU Baliem Arabica sehingga diharapkannya, kehadirankopi jenis baru yang akan dikembangkan tidak akan mengganggu kopi yang sudah ada. (ecy/hpp)

Posted in: |
Foto eko
Yogyakarta-Suara Dari Hati Karate-Do Goju ryu dari  Kabupaten Paniai saat mengikuti kejunas ,hari Jumat, (10/05/2013) di Kabupaten wonosari gunung kidul,  Jawa Tengah. 
Denagan  Jumblah Atlit peserta yang sangat minim mereka berhasil merahi 15 medali pada saat wawancara dengan sorang pelatih Jhon Kobepa ia menyampaikan bahwa,Jumblah peserta kami memang sedikit,dikarenakan kekurangan Dana,dan juga Pemerintah Kabupaten Paniai Walaupun Kabupaten yang sangat Lama Tapi Sisi olaraga kami sangat Tidak diperhatikan Baik Itu di Bola Voli,BOla Kaki Beladiri Dan Laia Lainnya.
Imbuhnya lagi Kami siap Membawa nama Baik Kabupaten kami Sesuai Talenta kami masing-masing,dan juga kami mohon kepada Pemerinta paniai kedepan Kami minta bahwa tolong perhatikan kami sebagai Putra daerah asli paniai dalam berbagain Hal, kalau bukan kami siapa lagi,kami juga sadar akan Bupati yang baru terpilih Bapa Hengki Kayame S.H dan jajarannya dalam menyusun Progam Kedepan Mohon di-perhatikan Hal ini.Demi pembaggunan Kabupaten Paniai.  (Peuumabii)
Posted in: , | Kamis, 16 Mei 2013
James P. McGovern, anggota Kongres AS (flickr.com)
Jayapura, 16/05 (Jubi) – Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua.

Kongres AS, terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, merasa perlu membahas situasi HAM di Indonesia belakangan ini. Anggota Kongres akan menyelenggarakan sidang dengar pendapat (hearing) publik, untuk meninjau situasi hak asasi manusia di Indonesia dan kebijakan luar negeri AS berkaitan dengan pemilihan presiden dan parlemen di Indonesia pada tahun 2014. Hearing ini, sebagaimana rilis Komisi HAM Kongres AS yang diterima Jubi (16/05) akan diselenggarakan pada Hari Kamis, 23 Mei 2013 di Washington.

James P. McGovern, anggota Kongres AS, dalam rilis Komisi HAM Kongres AS tersebut mengatakan sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar, termasuk desentralisasi signifikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan berkurangnya peran militer dalam urusan dalam negeri dan keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia umumnya telah meningkat, termasuk di daerah dengan sejarah gerakan separatis seperti Aceh. Organisasi non-pemerintah juga telah berkembang, dan banyak orang Indonesia sekarang melihat demokrasi sebagai bagian dari identitas nasional mereka.


Meskipun demikian, situasi hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan lebih banyak kemajuan.
“Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua. Laporan tentang praktek HAM di Indonesia selama tahun 2012 menunjukkan adanya kasus pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan antara Juli 2011 dan Juni 2012 dan pembatasan kebebasan berekspresi, masih terjadi di Papua.” kata anggota Kongres AS ini.

John Sifton (Direktur Advokasi Asia, Human Rights Watch), T. Kumar (Direktur Advokasi Internasional, Amnesty International USA) Sri Suparyati (Wakil Koordinator KontraS) dan Octovianus Mote (Universitas Yale Law School Fellow) akan memberikan kesaksian dalam hearing ini.

Hearing yang terbuka untuk umum ini, juga akan membahas isu intoleransi agama yang terwujud dalam intimidasi dan kekerasan terhadap beberapa kelompok agama, seperti Komunitas Ahmadiyah dan masyarakat Kristen di Jawa Barat. (Jubi/Victor Mambor)
TIMIKA-- PT. Freeport Indonsia, Lalai Mengurus Keselamatan Kerja, kepada  Buruh, hingga  41 korban terowongan runtuh di area tambang PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Selasa (14/5) Kemarin. Empat korban ditemukan dalam keadaan meninggal. Menurut Aparat Kepolisian berita Metrotvnews.com, 38 korban selamat (luka-luka) dan empat korban meninggal," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua I Gede Sumerta Jaya saat dihubungi, Rabu (15/5) pagi.
Berikut ini daftar nama-nama korban Buruh  yang terjebak dalam terowongan: 1. Muhtadi, 2. Leonardus sparta, 3. Aan nugraha (meninggal), 4. Soleman, 5. Hasbullah, 6. Herman susanto, 7. Aris tikupasan, 8. Ahmad rusli, 9. Roy kailuhu, 10. Amir tika, 11. Febri tandungan, 12. Petrus marengkerena, 13. Jhoni tulak, 14. Towali, 15. Montahdim ahmad, 16. Victoria sanger, 17. Ferry edison pangaribuan, 18. Lestari siahaan, 19. Gito sikku, 20. Wandi, 21. Petrus duli, 22. Retno bone, 23. Alham, 24. Rudi sitorus, 25. Murdani tamanthi, 26. Joni v. Gadje, 27. Makmur, 28. Florentinus kakupu, 29. Kenny wanggai, 30. Daud gobay, 31. Selvianus edoway (Meninggal), 32. Yatinus tabuni (meinggal), 33. Matheus marandok (meninggal), 34. Frelthon wanggai, 35. Daniel eramuri, 36. Yusak deda, 37. Hengki hendambo, 38. Ronny dolame, 39. Andarias msen, 40. Lewi mofu, 41. Arinus maga
Tidak menutup kemungkinan korban bertambah karena belum dikalkulasikan korban hilang secara menyeluruh. Sementara Pihak Freeport hanya mempersoalkan proses penambangan, bukan soal kecelakaan karyawaan. Para, kapitalis hanya mementingkan dan mengutamakan kepentingan ekonominya, daripada korban warga Negara yang mati akibat meningkankan produksi Perusahaan  
Jika PT. Freeport mengabaikan hak hidup buruh, apakah PT. Freeport pantas ditutup?, Hal ini penting dilihat secara seksama dari kacamata Sosial dan kemanusiaan. Sementara aturan Nosa Internasional dan ISO 2000, menegaskan, jika 5 lebih orang korban, maka perusahaan tersebut  ditutup. hingga saat ini. Perusahaan minyak di cili perusahaan ditutup karna mengorbankan warga. Pemilik minyak kemudian  diadili.
Bagimana dengan PT. Freeport?
Perusahan Raksasa Asal Amerika ini, wajib ditutup karena, Perusahan ini merugikan Orang asli Papua dan merusak alam Papua, mereka datang hanya kepentingan Kapitalis pemodal asing tujuan mereka merampok dan menguras Emas, Tembagaga dan sumber Mineral Laiinya. tutur salah salah Aktivis Papua.
Dia juga Menilai perusahan ini, masuk ke Papua "Ilegal", Karena Kepentingan Amrika dan Indonesia. saat kontrak Karya antara Indonesia dengan Amerika, Orang Papua tidak mewakilinya. kemudian saat mereka melakukan kontrak karya Tahun 1967, Papua secara Admintrasi belum sah Indonesia masuk ke Papua. Kedudukan Perusahan ini, tidak sah dan Ilegal melanggar Hukum adat dan Hukum Internasional. hak Warisan hukum adat (M/Admin) 

Berbagai Sumber Media Online
Posted in: |
ARTON KOGOYA: DI TEMBAK OKNUM  TNI DIWAMENA, FOTO SAAT OTOPSI RUMAH SAKIT WAMENA

seorang masyarakat sipil di Wamena, Papua, Arton Kogoya (27 tahun), berprofesi sebagai Mantri Kesehatan di Desa Lelam, Distrik Gapura, Kabupaten Lany Jaya terkena tembakan yang dilepaskan oknum anggota TNI. Insiden itu terjadi, Sabtu (11/5) sekitar pukul 22.34 WIT. 
Kapendam Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Infantri Jansen Simanjuntak membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, kronologis kejadian bermula dimana tiga orang anggota TNI dari Batalyon Infantri 756 Wamena yakni Serda Agus yang juga Wadan Pos Napua, Pratu Sitanggang dan Prada Haryono pergi ke pasar Sinakma Wamena untuk membeli makan di warung Wonogiri dengan menggunakan dua motor dan berpakaian preman serta membawa senjata. 

“Ketika ketiga anggota tersebut akan kembali ke pos, ditengah perjalanan mereka dicegat oleh masyarakat yang mabuk. Anggota TNI itu lalu menyuruh masyarakat yang mabuk agar pulang, namun mereka tidak mengindahkan,” kata Jansen, Minggu (12/5).


Menurutnya, lalu terjadilah pertengkaran mulut dan perkelahian antar anggota TNI dengan masyarakat tersebut. Namun karena terdesak anggota itu melarikan diri  minta bantuan ke anggota lainnya. 

“Lalu datanglah tujuh orang anggota untuk membantu. Setelah itu  mereka mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak enam kali. Namun karena terdesak para anggota TNI itu melarikan diri ke arah Kodim 1702 Jayawijaya sambil mengeluarkan tembakan beberapa kali,” ujarnya. 

Dikatakan, maksud anggota TNI mengeluarkan tembakan untuk mencegah agar masyarakat berhenti mengejar mereka. Akibat dari penembakan itu, salah seorang masyarakat terkena peluru. 

“Luka yang terdapat di tubuh korban yaitu peluru mengenai rusuk sebelah kiri tembus ke kanan, paha sebelah kiri dan betis sebelah kanan. Saat ini kasus tersebut sedang di proses penyelidikan,” kata Jansen.


Berikut beberapa keterangan saksi mata yang dihimpun Jubi, terkait penembakan yang dilakukan oleh enam anggota Batalion756 Wimane Sili, Wamena. 

Identitas Korban: 
Nama         : Arton Kogoya 
Umur         : 26 Tahun 
Alamat         : Jln Yos Sudarso RT 01/RW 06 Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya 
Agama         : Kristen Protestan 
Status         : Nikah 
Istri         : 1 orang 
Anak         : 2 (Perempuan) 
Suku         : Lani Papua 

Arton Kogoya adalah Kader Kesehatan gereja di pos Lelam, Kampung Lelam, Distrik Maki Kabupaten Lani Jaya dan Majelis di Gereja Yilan. 

Saksi  I 
“Saya dari arah Sinakma sedang dorong motor ke arah kota. Sedangkan korban berjalan dari arah Sinakma. Samapi di depan Warnet Rafi, korban bertemu dengan 6 orang anggota TNI dan satu anak dari anggota TNI. Korban yang sedang dalam keadaan mabuk berkata kepada anggota TNI itu, “ Kamu dari mana, kamu mau kemana?” sambil bergaya menantang dan mau memukul  6 anggota TNI itu. Keenam anggota TNI bersama 1 anak dari anggota kemudian mencabut sangkur dan mulai mengurung korban. Karena situasinya terlihat seakan anggota TNI mau menikam korban maka saya dan teman saya menarik korban dan menyuruhnya pulang. Saya yang membawa korban ke rumahnya di Lorong Mata Air. Namun tak sampai dirumahnya. Saya suruh korban pulang dan saya kembali ke jalan utama, jalan Yos Sudarso karena motor saya ada di situ. Saya pikir korban pulang ke rumah. Ternyata tidak, dia kembali lagi ke jalan Yos Sudarso. Saya melihat anggota TNI datang dengan senjata lengkap, jadi saya balik. Sementara saya sedang mendorong korban ke lorong mata air dan menyuruhnya lari, salah satu anggota TNI melihat kami. Anggota TNI ini berteriak, “oh dia ada disana”.  Saya terus mendorong korban untuk lari hingga korban lari ke arah rumah dan saya tetap berdiri di jalan Yos Sudarso. Anggota TNI yang kejar korban itu 4 orang pegang senjata dan 2 orang tidak pegang senjata,  tidak lama kemudian saya dengar bunyi tembakan sebanyak 6 kali.” 

Saksi II 
“Saya  biasa main di warnet dari jam 06:00-09:30 malam. Saya lihat ada dua orang anggota TNI yang keluar dari warnet karena ada informasi dari pemilik warnet bahwa ada orang bikin ribut di depan warnetnya. Saya juga keluar. Di luar saya lihat, 6 orang anggota TNI dan 1 orang anak TNI pegang sangkur sedang mengurung korban. Mereka seperti akan menikam korban namun tampak ragu-ragu, karena korban pegang pisau dan batu. Saya bilang kepada anak tentara itu yang bernama Canggi dan 6 anggota TNI untuk menghentikan aksi mereka. Saya dan seorang teman kemudian menarik korban. Teman saya lalu mengajak  korban pulang ke rumah korban. Setelah itu, salah satu anggota tersebut menyuruh saya untuk angkat motor yang ada di pinggir jalan. Saya mendengar salah satu anggota batalion (anggota TNI) bilang hendak ambil senjata di Kodim. Lalu tiga motor berjalan ke Kodim untuk ambil senjata. Satu anggota lainnya menelpon teman-teman mereka di pos Napua. Saya kembali ke dalam warnet lagi. Tidak lama kemudian saya dengar bunyi tembakan 6 kali.” 

Saksi III 
“Saya melihat di samping rumah Bapak Yenis Wenda,  aparat (anggota TNI) sedang mengejar korban. Mereka menembak korban di kakinya. Namun korban mengambil batu untuk membalas. Anggota menembak lagi. Tembakan kedua ini mengenai tangan korban hingga tembus ke dada korban. Anggota TNI yang menembak korban masih terus mengejar korban yang berlari ke arah rumahnya. Sampai di depan rumahnya, korban terjatuh dan meninggal. Melihat korban jatuh, para anggota berlari ke arah jalan Yos Sudarso. Masyarakat mengejar keenam anggota TNI ini. Tapi mereka semua kabur dengan motor mereka. Satu motor tak sempat mereka kendarai.
Saat masyarakat melihat korban tewas, sekitar 15 orang mengejar pelaku- pelaku penembakan itu. Tapi mereka tidak bisa menemukan pelaku-pelaku tersebut karena mereka melarikan diri ke Kodim 1702 Jayawijaya. Saya mau keluar tapi karena takut, saya tidak keluar. Tak lama kemudian 3 orang datang angkat korban dan kami yang antar ke RSUD Wamena jam 22:00, Minggu, 12-05- 2013. Saat dokter Santy melihat kondisi korban,  dokter menjelaskan kepada keluarga korban bahwa korban terkena benda tumpul.” 

Saksi IV 
“Waktu malam penembakan itu saya di depan jalan Yos Sudarso, tepat di jalan masuk Gang Mata Air. Ada satu anggota TNI yang sambil berdiri di jalan masuk Gang menelpon teman-temannya dan berkata : “Itu sudah bunyi tembakan. Jadi kalau sebentar masyarakat menyerang keluar kamu siap-siap supaya kita serang dari arah atas (arah sinakma) dan dari Kodim kamu siap-siap saja.” Saya sempat dengar sendiri dan saya menghindar ke arah rumah warga samping gang situ. Tidak lama 
kemudian tentara yang kejar korban itu lari keluar mengendarai motor mereka ke arah Kodim.” 

Keluarga korban: 
“Kami di rumah sakit. Karena alat ronsent tidak ada maka kami antar korban ke Apotik Baliem untuk ronsent. 
Keluarga  minta ke dokter untuk diotopsi.  Tapi kata dokter Santy, ada prosedur yang mengharuskan adanya surat keterangan tertulis dari keluarga korban, jika hendak diotopsi. Kami, pihak keluarga kemudian menandatangani surat untuk melakukan atopsi. Atopsi yang pertama tidak menemukan timah panas sehingga keluarga korban mengijinkan dokter membedah tubuh korban dari dada sampai perut. Tapi tetap hasilnya tidak ditemukan juga proyektil peluru. Maka kami menyuruh dokter menjahit tubuh korban untuk melakukan pemakaman.” 

Penjelasan Dandin 1702 dan Danyon 756 Wimane Sili pada hari Minggu, 12 mei 2013 di halaman Polres Jayawijaya. 

Danyon Batalion 756 WMS 
“Atas nama pimpinan batalion Wimane  Sili, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan anggota saya. Yang jelas anggota kami sudah salah. Maka kami akan mengambil tindakan tegas dan memproses hukum. Sekali lagi saya secara pribadi dan institusi mohon maaf kepada seluruh masyarakat dan keluarga korban.” 

Dandim 1702 
“Saya akan menjelaskan kronologis kejadian. Kejadian sekitar jam 08:00 anggota kami berada di warnet. Kemudian korban dalam keadaan mabuk menyerang duluan ke anggota kami dan anggota kami ada yang kena. Maka untuk menyelamatkan diri, anggota kami melakukan penembakan 2 (dua) kali. Tembakan pertama, anggota kami menembak ke arah aspal. Pantulan peluru dari aspal kena kaki dan tembakan ke dua kena dada kiri. Maka kami akan memproses hukum dan pelaku sudah kami tahan untuk proses hukum. “ (Jubi/Benny Mawel) 


SUMBER: JUBI

Posted in: | Rabu, 15 Mei 2013

Pendeta Socrates Sofyan Yoman di kantornya.(akrockefeller.com)
Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu

"Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?" kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. "Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB."

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. "Di Aceh saja saya butuh dua tahun," ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. "Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka," Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. "Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus," katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. "Saya hanya penyambung lidah umat."

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, "Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka."

sumber: Facebook
Brimob siap siaga kotaraja Jayapura Papua
Tak bisa di hituang  kekerasan yang di lakukan oleh TNI-Polri  diseluruh Tanah Papua terus terjadi dari tahun berganti tahun,yang berawal dari tanggal 19 desember 1961,ditamba Tahun sebelumnya kekerasan pun terus berlanjut bulan berganti bulan hingga tahun berganti tahun pun hal ini masih terus terjadi

kekerasan pun terus berlanjut tak  ada hentinya pada tanggal 1 mei 1963 sampai pada saat ini  50 Tahun Aneksasi Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 2013 di Tanah Papua diwarnai dengan aksi represif aparat Militer Indonesia yang melakukan penembakan kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.
Penembakan tersebut mengakibatkan , Abner Malagawak  (22 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong tertembak dibagian ketiak kiri tembus kanan. Akhirnya, Abner tewas ditempat. Selanjutnya, Thomas Blesia (28 tahun), warga Distrik Sakouw, Kabupaten Sorong Selatan, tewas terkena timah panas di kepala bagian belakang tembus depan. Saat ini kedua korban masih berada di rumah mereka masing-masing yakni Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.
Tak hanya Abner dan Thomas yang tewas terkena tembakan,  tiga warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah Salomina Klaivin (37 tahun), warga Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Herman Lokden  (18 tahun) warga kampung Wulek, Kabupaten Sorong Selatan, dan Andreas Sapisa (32 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Salomina Klaivin, luka-luka karena tertembak di perut, paha bagian kanan, dan dilengan bagian kanan. Herman Lokden mengalami luka-luka kerena tertembakan di betis kanan tembus sebelah. Selanjutnya, Andreas Sapisa mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan akibat terkena peluru panas.
Peristiwa penembakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya pada pagi hari 1 Mei 2013 di jalan Bosnik, seorang warga asal Kampung Biawer Dwar asal Biak Utara yang bernama Yance Wamaer (30an tahun), juga diketahui meninggal akibat timah panas aparat militer Indonesia yang melakukan penyisiran setelah membubarkan secara paksa peringatan 50 Tahun Aneksasi yang dilaksanankan di Kampung Ibdi.
 Dari peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua,selanjutnya tak satupun kasus kekerasan pembunuhan hingga pemerkosan tak pernah di usut tuntas yang katanya negara hukum.

Kepala Negara SBY
Dan anehnya lagi Seorang kepala Negara pun ikutan memikul senjata,pada hal kepala negara harus mematuhi Undang-undang 1945 Pembukaan UUD 45:

Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bengsa,
dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,


Rakyat Papua belum dan sama sekali menjajah bangsa indonesia.
 (By Peuumabipai)

Posted in: |
Indonesia - Peringatan 50 Tahun Aneksasi Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 2013 di Tanah Papua diwarnai dengan aksi represif aparat Militer Indonesia yang melakukan penembakan kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.
Penembakan tersebut mengakibatkan , Abner Malagawak  (22 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong tertembak dibagian ketiak kiri tembus kanan. Akhirnya, Abner tewas ditempat. Selanjutnya, Thomas Blesia (28 tahun), warga Distrik Sakouw, Kabupaten Sorong Selatan, tewas terkena timah panas di kepala bagian belakang tembus depan. Saat ini kedua korban masih berada di rumah mereka masing-masing yakni Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.
Tak hanya Abner dan Thomas yang tewas terkena tembakan,  tiga warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah Salomina Klaivin (37 tahun), warga Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Herman Lokden (18 tahun) warga kampung Wulek, Kabupaten Sorong Selatan, dan Andreas Sapisa (32 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Salomina Klaivin, luka-luka karena tertembak di perut, paha bagian kanan, dan dilengan bagian kanan. Herman Lokden mengalami luka-luka kerena tertembakan di betis kanan tembus sebelah. Selanjutnya, Andreas Sapisa mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan akibat terkena peluru panas.
Peristiwa penembakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya pada pagi hari 1 Mei 2013 di jalan Bosnik, seorang warga asal Kampung Biawer Dwar asal Biak Utara yang bernama Yance Wamaer (30an tahun), juga diketahui meninggal akibat timah panas aparat militer Indonesia yang melakukan penyisiran setelah membubarkan secara paksa peringatan 50 Tahun Aneksasi yang dilaksanankan di Kampung Ibdi.
Dari peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim SBY-Boediono untuk, segera ;
Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari seluruh Papua sebagai syarat terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua.
Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Demikian, press release ini kami buat, atas dukungan Kawan-kawan jurnalis kami ucapkan terima kasih.
Indonesia, 3 Mei 2013
 Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP

 Rinto Kogoya

Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (dok/Jubi)
Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua kembali mengeluarkan larangan aksi demo damai warga Papua untuk memprotes penggunaan senjata berlebihan oleh aparat keamanan, tanggal 31 April dan 1 Mei lalu yang menyebabkan tiga warga Distrik Aimas, Sorong, tewas. Aksi demo damai ini rencananya akan digelar di Kantor Majelis Rakyat Papua, Senin (13/05). 

“KNPB  tak terdaftar  di Kantor  Kesbangpol  Linmas sehingga  bisa dianggap  KNPB  adalah  organisasi yang tak memiliki AD/ART dan  tak berdasarkan hukum,” Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol)   I  Gede Sumerta Jaya, SIK, kepada wartawan, Jumat (10/05). 
Lanjut Kabid Humas Polda Papua,  meskipun Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo sudah mengajukan surat ijin tertulis tentang rencana pelaksanaan  demo  terkait  dugaan  pelanggaran HAM di  Distrik Aimas ini, namun surat ijin itu tak menyebutkan tempat aksi  demo  dan jumlah massa, berdasarkan  UU No. 9 Tahun  1998. 

Larangan atau tak diberikannya ijin aksi demo damai ini ditanggapi oleh Victor Yeimo yang sekaligus sebagai kordinator nasional rencana aksi tersebut,  sebagai bentuk isolasi Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian dan Militer terhadap aspirasi dan ekspresi rakyat Papua. 
“Mereka melarang kegiatan damai kami dengan alasan-alasan irasional mereka, sementara mereka memungkinkan pembunuhan, intimidasi, penangkapan dan penipuan masyarakat. Mereka secara hukum menindas kita, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga oleh aturan mereka yang tidak jelas.” kata Victor Yeimo kepada Jubi, Sabtu (11/05) malam.


Menurut Yeimo, jika negara tidak memungkinkan orang Papua untuk mengekspresikan dan untuk memprotes Pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua Barat, maka untuk apa orang Papua tinggal dan hidup di dalam negara ini (Indonesia)? 

“Kami memprotes perlakuan terhadap saudara, ibu dan nenek moyang kami yang telah dibunuh oleh Polisi dan Militer Indonesia. Apakah jika kami memprotes saudara kami yang meninggal itu hal yang ilegal?” tanya Yeimo. 

Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Yoman juga menyesalkan larangan ini. Menurut Yoman,  larangan seperti ini adalah pola lama yang sudah usang dan tidak relevan degan era keterbukaan dewasa ini. 

“Ya saya mendengar pihak Polda Papua melarang demo rakyat Papua (KNPB) tgl 13 Mei. Ruang demokrasi & kebebasan berekspresi dijamin undang2. Kalau benar, menurut saya ini pola lama yang sudah usang dan tdk relevan dgn era terbuka dewasa ini.” kata Yoman. (Jubi/Benny Mawel)



Jayapura – Terkait tindakan aparat keamanan di Tanah Papua yang kadang bertindak arogan terhadap kegiatan Papua merdeka, maka perlu adanya pendekatan represif, bukan kekerasan hingga tembak mati. 
Demikian disampaikan Anggota DPR RI, Diaz Gwijangge ke tabloidjubi.com, di Jayapura, Minggu (12/5). Diaz menyesali tindakan aparat keamanan yang menembak mati warga Papua saat perayaan kemerdekaan bangsa Papua tanggal 1 Mei lalu di Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.“Aparat keamanan di Papua sudah mengetahui persoalan Papua merdeka dan persaoalan apa saja, dan demonstrasi sudah mengerti, namun dalam Penangananan sering dibawa masalah pribadi. Seharusnya, melihat persoalan dari sistem hukum yang berlaku, tanpa menembak mati warga Papua,” ujar Anggota DPR  RI, Diaz Gwijangge. 
Diaz menilai, misalnya orang kasih naik bendera Bintang Kejora, seharusnya di proses dan tidak melawan  prosedur yang ada, kecuali  mengancam maka harus ditembak di kaki bukan di kepala. “Akan tetapi, yang terjadi rakyat hanya kumpul-kumpul atau rapat -rapat, lansung saja di datangi dan ditembak mati, hal ini sangat tidak manusiawi. Karena itu, aparat stop tembak rakyat Papua,” nilainya. 
Dikatakan, kalau mau menyelesaikan masalah, maka aparat sebagai  perpanjangan tangan dari pemerintah, jangan diselesaikan secara ganas dan marah, tetapi harus mengambilndata dan dilaporkan dilaporkan secara menyeluruh.  “Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2012, telah menyampaikan penyelesaian masalah Papua lewat pendekatan kesejahteraan dan dialogis, sehingga hal ini harus juga direalisasikan oleh aparat keamanan dan pemerintah di daerah,” ucap Diaz Gwijangge, yang masuk DPR – RI melalui Partai Demokrat utusan Papua.
“Persoalan ini bukan baru kali in terjadi, tetapi dari tahun ke tahun. Disamping itu, jika terus menembak rakyat Papua, bukan berarti menyelesaikan masalah Papua. Jadi, bukan tembak orang lalu selesai, justru itu menananmkan rasa nasionalisme Papua dan ketidakpercayan rakyat terhadap pemerintah,” katanya. 
Dirinya meminta, agar aparat keamanan di Papua tidak selalu panik dengan menggelar pasukan yang begitu banyak menghadapi rakyat Papua serta sudah seharusnya sadar dan bertindak secara baik. “Sebab, kalau demikian terus rakyat di tembak, secara tidak lansung berarti terjadi pembunuhan sistematis dan mengakibatkan devopopulasi atau pengurangan etnis secara perlahan, hal ini jangan terjadi lagi,” tuturnya. 
Ditambahkan, jika di lihat dari berbagai peristiwa yang terjadi, rakyat Papua tidak pernah melawan atau balas dendam, sehingga pemerintah seharusnya malu. “Jumlah penduduk orang Papua tidak pernah baik, ini berarti kelihatan dan tidak kelihatann telah terjadi devopopulasi atau pengurangan penduduk, sebabnya dalam berbagai alasan apapun tidak dibenarkan menembak rakyat,” tandasnya. (Jubi/Eveerth)

Sumber : www.tabloidjubi.com
Posted in: |
Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Jayapura - Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua
Link Terkait : tabloidjubi
Jayapura Jendral (Gen.) Goliat Tabun
Jayapura  Jendral (Gen.) Goliat Tabuni mewarning seluruh orang asli Papua agar tidak menghina perjuangan penentuan nasib sendiri. Sebab orang yang menghina perjuangn orang Papua dalam bentuk apapun, akan menjadi target operasi revolusi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Pernyataan ini disampaikan Gen. Goliat Tabuni melalui Kepala Staf Umum, Teryanus Satto.

“Setiap orang asli Papua jangan coba-coba menghina segenap pemimpin dan anggota TPN-OPM yang berjuang  untuk hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Papua,” katanya melalui press realesenya kepadatabloidjubi.com, Jumat (11/1).
Menurut Satto, Pimpinan TPN-OPM Gen. Goliat Tabuni menyatakan, bagi orang asli Papua yang menghina perjuangan akan dijadikan blacklist TPN-OPM. Bahkan menurut Satto, salah satu orang yang jadi target adalah Henock Ibo, Bupati Puncak Jaya, yang mengeluarkan pernyataan bahwa Goliat Tabuni banyak hutang dan tak mampu melunasi.
“Pernyataan ini dimuat beberapa waktu lalu di media lokal di Papua yang isinya itu menyatakan: “Kami akan melunasi, lalu dia akan menyerahkan diri”. Katanya ini penghinaan terhadap TPN-OPM, sebab kami tidak pernah merasa berhutang, kecuali hutang kepada rakyat Papua,” tulis Satto dalam pers realesnya yang dikirim ketabloidjubi.com, Jumat (11/1).
Dalam pers realese itu, TPN-OPM juga menyerukan warga Indonesia yang ada di tanah Papua, terutama sipil tidak menjadi mata-mata TNI/Polri. “Jika ada rakyat sipil jadi agen mata-mata, akan menjadi target operasi. Orang Indonesia yang sipil, yang sedang cari makan di tanah Bangsa Papua, agar Anda jangan menjadi mata-mata TNI/Polri, karena Anda akan menjadi target TPN-OPM,” katanya.
Menurut Satto, operasi warga sipil yang jadi mata-mata dan penghinaan perjuangan Papua itu, merupakan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012 lalu. Keputusan itu siap dilaksakan, karena itu seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua sekarang wajib memperhatikannya. “Keputusan ini akan berlaku di seluruh tanah Papua,” katanya, tanpa menyebutkan waktu persis berlakunya.
Menurut Satto, TPN-OPM siap melaksanakan revolusi tahapan dan revolusi total, guna memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) berdasarkan the UN Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, Resolusi PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi, dan the International Covenat on Civil and Polical Rights Aricle 1 Paragraph 1, 2 & 3.
Sebab hal ini yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, serta the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.
Demikian pernyataan resmi TPN-OPM Markas Pusat. Pernyataan ini dibuat dan dikeluarkan, guna menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan. “Kami sampaikan terima kasih atas perhatian Anda,” tutup pers reales TPN-OPM atas nama kepala staf umumnya, Mayjen Teryanus Satto, NRP. 7312.00.00.003.